Informasi Yang Dicari

Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Jumat, 10 April 2015

Anggota DPR Terpilih Salim Fakhri Diminta Perjuangkan Pembangunan Terowongan 'Kulang'


Kutacane (SIB)- Bupati Aceh Tenggara, H Hasanuddin Beruh  meminta supaya HM Salim Fakry, SE,MM  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang terpilih nantinya  akan berupaya memperjuangkan pembangunan  terowongan jalan  tembus Kutacane-Langkat.

Salim Fakhry  anggota  DPR RI terpilih yang juga mantan Ketua DPRK Aceh Tenggara ini bakal menduduki komisi V yang membidangi Pembangunan Infrastruktur, Perhubungan  dan Perumahan Daerah Tertinggal. Sebutnya, pembangunan jalan  di bawah tanah ini (pembangunan terowongan jalan tembus Kutacane-Langkat (Kulang) nantinya jika terwujud luar bisa membantu masyarakat. “Bayangkan saja dari Kutacane ke Medan  bisa menelawan waktu hanya sekitar dua jam setengah, jelas Bupati.

Selain itu, Salim diminta  juga memperjuangkan dana normalisasi aliran sungai Kali Alas Agara yang ganas  dari APBN.  “Selama ini  aliran tersebut  apabila musin hujan turun  kini merasahkan masyarakat kita terutamanya  masyarakat yang berdomisili DAS”, saat acara malam perpisahan dengan  mantan Ketua DPRK  di Aula Pendopo  Bupati setempat Selasa (24/9) malam .  Acara perpisahan ini selain dihadiri Muspida Plus juga  dihadiri Kepala SKPK se Agara dan para LSM, pers serta para undangan lainnya.
 
“Salim mantan Ketua DPRK ini bukan lah siapa siapa, dia adalah adik saya, terjunnya pun dia dalam kancah politik saya yang mendidik, dan saya bangga dengan adik saya ini karenanya dia  dalam berpolitik  selalu konsisten, pesan saya, Salim jangan lupakan Agara, perjuangkanlah pembangunan Aceh Tenggara melalui dana APBN,  Salim mudah-mudahan nantinya adik saya ini mengemban tugas di Senayan seperti yang kita harapkan, saya akan percaya Salim tidak mengecewakan kita semua”,  pungkas Bupati menambahkan.


Sementara Salim Fakhri mengaku, acara malam perpisahan ini adalah malam spesial bagi dia yang didampingi istrinya Hj Nurjanah.  “Insya Allah minggu depan kami anggota DPR-RI sudah dilantik, mengingat kenangan  saya sama bupati dan para pejabat lainnya yang ada di Agara serta semua elemen masyarakat  untuk membangunan negeri  kita ini yang tak bisa saya lupakan sampai kapan pun”, katanya  meneteskan air mata.

“Saya berjanji akan selalu memperioritaskan kepentingan Aceh Tenggara nantinya. Percayalah, saya tidak akan mengecewakan”. Salim menceritakan bagaimana kenangannya bersama Bangdanya H Hasanuddin  dalam berpolitik, dan diakuinya  bupati ini raja politik di Aceh Tenggara. (B5/c).

Rabu, 08 April 2015

Diperlukan UU yang Kuat Untuk Kendalikan Monopoli


Banyak masalah persaingan usaha yang tidak sehat sehingga terjadi monopoli oleh kelompok tertentu atau sebagai kartel dan mafia dalam kebutuhan hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikuasai atau dimonopoli oleh negara, ternyata aturan perundang-undangannya masih memberi peluang terjadinya kartel, yang justru merugikan rakyat, bangsa dan negara selama ini. Karena itu dibutuhkan UU dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang kuat untuk mengendalikan monopoli kartel tersebut.

“Kalau monopoli atau penguasaan negara terhadap kebutuhan hajat hidup rakyat itu suatu keharusan. Seperti listrik, gas, telekomunikasi, transportasi, air, sandang, pangan, beras, minyak, gula dan sebagainya. Untuk itu diperlukan UU yang baik dan KPPU yang kuat,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI H. M. Farid Al-Fauzi dalam acara forum legislasi ‘RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’ bersama anggota Komisi VI DPR RI FPKS Refrizal, Komisioner KPPU Muhammad Syarkawi Rauf, dan Direktur Eksekutif Institute Development of Economics dan Finance (Indef), Enny Sri Hartati di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Menurut politisi Hanura itu, selama ini juga terjadi tumpang-tindihnya aturan persaingan usaha tersebut antara pusat dan daerah. Di mana aturan tentang pendirian minimarket misalnya, di daerah sudah menjadi wewenang kepala daerah, sehingga aturan dari pusat tidak berlaku di daerah.”Makanya Komisi VI DPR harus menyelesaikan revisi dua UU, yaitu UU Nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha dan RUU BUMN, juga perlunya KPPU yang kuat,” ujarnya.

Anggota Komisi VI dari FPKS Refrizal mengakui jika UU Nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha tersebut lahirnya bisa disebut terburu-buru karena pasca reformasi di mana kita menginginkan sebuah UU, namun hasilnya masih memberi peluang terjadinya KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme). Padahal, semangat dari pembentukan UU itu adalah pemberantasan KKN itu sendiri.

“Masih memberi peluang terhadap monopoli oleh asing, kartel, mafia, dan semacamnya sehingga terkesan mengabaikan kepentingan nasional. Karena itu dibutuhkan KPPU yang kuat dan jangan sampai KPPU menjadi alat untuk kepentingan asing. Sebab itu, dengan revisi UU ini diharapkan usaha nasional bangkit dan mampu mensejahterakan rakyat,” tambahnya.

Politisi dari Dapil Sumatera Barat itu menyontohkan betapa kartel sangat diuntungkan dengan misalnya menimbun 1000 Kg gula, kalau satu Kg-nya beruntung Rp 1.000,- maka hanya salam seminggu mereka ini bisa mengantongi keuntungan Rp 1 triliun. Belum lagi beras, minyak, BBM, dan sebagainya. “Jadi, dengan revisi UU ini agar usaha nasional bangkit, dan tidak lalu melakukan privatisasi namun Indosat dijual ke asing. Tarif PLN pun termahal di dunia, maka wajar ada temuan BPK ada penyimpangan Rp 34 triliun,” ungkapnya kecewa.

Sementara, Komisioner KPPU Muhammad Syarkawi Rauf merasa aneh dengan kebijakan Menhub Jonan saat ini yang meniadakan tarif pesawat murah, sehingga jumlah penumpang pesawat yang semula mencapai 70 juta kini turun 10 % menjadi 63 juta orang. Padahal semasa Orde Baru hanya 3 juta orang, lalu naik menjadi 30 juta orang dan sekarang 70 juta orang. Tapi, jumlah ini jauh lebih kecil dibanding Amerika Serikat dengan penduduk 350 jutaan, penumpang pesawatnya mencapai 1,1 miliar orang. “Berarti setiap orangnya mampu membeli 3 lebih tiket pesawat,” katanya.

Dengan kondisi yang demikian menurut Syarkawi Rauf, maka kartel makin nyaman sekali. Contohnya, ada perusahaan importir gula yang keuntungannya mencapai Rp 50 miliar, dan ketika melanggar hanya didenda Rp 1 miliar sampai Rp 25 miliar, maka perusahaan itu tetap untung besar. Karena itu, KPPU menjadi strategis untuk memperkuat persaingan perekonomian Indonesia.

Namun,  kata Enny Sri Hartati, kartel itu justru by design dan by regulasi, yaitu akibat aturan perundang-undangan yang memungkinkan untuk melakukan kartel tersebut. Karena itu revisi UU itu semangatnya adalah memberantas KKN. Apalagi, ketidakmampuan membangkitkan perekonomian bangsa selama ini kuncinya adalah KKN. “Bahkan kuota impor di Menteri Perdagangan (Mendag) ternyata masih dikendalikan oleh kartel. Jadi, UU No.5/1999 itu masih memperkuat praktek KKN,” tuturnya. (sc).

Kamis, 02 April 2015

PROLEGA DPRA


Rapat Paripurna Khusus dengan agenda Penyampaian Judul Rancangan Qanun Aceh Program Legislasi Aceh (Prolega) Masa Keanggotaan DPR Aceh Tahun 2014-2019 dan Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas Tahun 2015 DPR Aceh yang dihadiri oleh 45 Anggota Dewan, Gubernur diwakilkan Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Kepala SKPA dan Kepala Biro Setda Aceh, Ketua OKP dan LSM.

Rapat Paripurna Khusus Penyampaian Program Legislasi Aceh (Prolega), baik untuk program lima tahunan sesuai dengan masa keanggotaan DPR Aceh maupun prioritas tahunan itu dilaksanakan pukul 22.00 WIB, hari Rabu tanggal 1 April 2015.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Cara Pembentukan Qanun, ditegaskan bahwa Qanun Aceh dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus Aceh, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, bahwa Perencanaan pembentukan Qanun Aceh yang dilakukan dalam ProgramLegislasi Aceh (Prolega) disusun oleh Badan Legislasi DPRA melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh. Tugas Badan Legislasi ini secara tegas diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam hal ini, Badan Legislasi DPRA Periode 20014-2019 harus menyusun 2 (dua) jenis program legislasi Aceh. Pertama, Prolega yang memuat daftar urutan Rancangan Qanun Aceh untuk 1 (satu) masa keanggotaan; dan Kedua, Prolega yang memuat daftar urutan Rancangan Qanun Aceh prioritas tahun 2015.

Sebagaimana kita maklumi bahwa untuk menghasilkan sebuah produk hukum yang berkualitas sangat dibutuhkan sumber daya yang memadai pula, baik itu berupa anggaran maupun sumber daya manusia berupa Tenaga Ahli yang benar-benar ahli di bidangnya. Begitu juga sebuah Rancangan Qanun Aceh sangat diperlukan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut sehingga menjadi solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

Demikian juga dalam penetapan judul Rancangan Qanun Aceh sebagai Prolega Prioritas Tahun 2015, perlu juga diperhitungkan ketersediaan anggaran pada SKPA atau Biro yang menjadi penanggungjawab atau mitra Rancangan Qanun dimaksud, apakah dalam APBA Tahun Anggaran 2015 ini, SKPA atau Biro berkenaan ada mengganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nya kegiatan untuk pembentukan Qanun dimaksud. 

Oleh karena itu, berapapun nantinya judul Rancangan Qanun Aceh Prolega Prioritas Tahun 2015 yang akan kita sepakati dan tetapkan, adalah pekerjaan besar bagi Anggota Dewan yang terhormat. Sebab disamping waktu tahun 2015 telah berjalan 3 (tiga) bulan, di segi lain materi yang dibahas sangat rumit dan berliku-liku sesuai dengan mekanismenya.


“Untuk menjawab tuntutan dalam masyarakat, maka dari itu, kami mengharapkan agar sejak dari sekarang para Anggota Dewan harus bekerja keras, baik secara fisik maupun mental, dan tentunya dalam koridor tidak melanggar perundang-undangan dan tidak mengganggu ketertiban umum sehingga tidak mengecewakan masyarakat yang telah memilih kita sebagai wakilnya.” demikian pesan Ketua DPRA, Tengku H. Muharuddin Harun, S.SosI. (dpr aceh).


Rabu, 01 April 2015

Dewan Janji UU Jasa Konstruksi Bersih Kepentingan Politik


Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamajido berjanji dan berusaha semaksimal mungkin agar dalam revisi UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bersih dari berbagai kepentingan politik dalam pertenderan sebagaimana selama ini dikeluhkan masyarakat, karena terbukti banyaknya bangunan, gadung sekolah, jembatan yang roboh dan merugikan negara.

“Pada prinsipnya UU konstruksi itu meilputi tiga hal; yaitu kemandirian, independensi dan profesionalisme. Kita berharap putra-putri Indonesia bangkit menjadi kontraktor yang hebat agar tidak dikuasai oleh asing. Yang terpenting lagi tidak berbaur dengan politik dan pemerintah harus ikut bertanggunjawab,” tegas Rendy Lamajido dalam forum legislasi ‘Revisi UU Jasa Konstruksi’ bersama anggota Komisi V DPR RI FPKB, Jazilul Fawaid di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Ia  yakin jika ke depan dengan UU Konstruksi ini tak lagi bisa bermain-main dengan politik, karena ada lembaga arbitrase, akreditasi, lembaga pengawas, hanya penyedia jasa dan pengguna jasa, sehingga setiap tahapan jasa konstruksi akan terkontrol dengan baik. “LPJKN akan mengontrol setiap tahapan jasa konstruksi, sehingga akan mampu melakukan pengawasan secara cermat dan bertanggungjawab,” ujar Rendy yang juga Ketua Lembaga Pengawas Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) ini.

UU Nomor 18 tahun 1999 tersebut mulai berlaku sejak tahun 2000, ujarnya, namun yang dominan hanya independensinya, sehingga pemerintah tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal. “UU ini mengangkangi pemerintah, sehingga terjadi kekisruhan dalam sertifikasi akibat ada permainan uang dan perusahaan yang keluar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka, setelah 15 tahun ini kita mendorong UU ini lebih baik dan lebih ketat lagi,” ungkap Rendy.

Sementara Jazillul Fawaid menyoroti banyaknya bangunan dan gedung yang roboh selama ini, akibat tidak mempertimbangkan standar keselamatan. Oleh karenanya, tegas Jazilul,  UU Jasa Konstruksi ini harus dilengkapi dengan sanksi hukum yang tegas, agar kontraktor dalam menjalankan pekerjaannya benar-benar profesional dan independen dengan mempertimbangkan berbagai aspek; baik ketahanan bangunan, keselamatan, design yang sesuai dengan budaya bangsa, dan asing harus bekerjasama dengan Indonesia.


“Kita hampir setiap hari menyaksikan gedung dan jembatan yang roboh karena tidak ada sanksi hukum yang tegas terhadap kontraktor bangunan. Padahal, banyak menelan korban jiwa. Untuk itu, ke depan  harus ada sanksi yang tegas terhadap perusahaan jasa konstruksi yang tidak profesional dan tidak pula bertanggungjawab,” mantapnya.(sc).


Pertemuan Kapolda Aceh dengan Komisi I DPRA


Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan pertemuan dengan Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Agus Kriswanto dan Pemerintah Aceh di wakilkan dengan Sekretaris Daerah Aceh, Drs. H. Dermawan.

Pertemuan yang berlangsung pada Pukul 10.00 sampai pukul 13.00 WIB , hari Rabu tanggal 1 April 2015 ini dibuka Ketua DPRA Tengku H. Muharuddin Harun, S.SosI. dan dilanjutkan Ketua Komisi I DPRA, Tgk. H. Abdullah Saleh, SH. serta seluruh Anggota Komisi I DPRA.

Dalam pertemuan selama kurang lebih tiga jam di Ruang Serbaguna Gedung Sekretariat DPRA ini, membahas soal ketertiban dan keamanan Aceh. "Pertemuan ini membahas ketertiban dan keamanan Aceh," kata Ketua DPRA Tengku H. Muharuddin Harun, S.SosI, saat membuka pertemuan itu.

Terselenggaranya pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Aceh (FORKOPIMDA) itu, dikarenakan di wilayah Aceh sebenarnya masih menyimpan berbagai potensi gangguan yang mengancam terwujudnya ketertiban di masyarakat. Seperti dalam sambutannya Ketua DPRA Tengku H. Muharuddin Harun, S.SosI “Akhir-akhir ini gangguan pada ketertiban umum cenderung mengalami peningkatan, ditandai dengan terjadinya sejumlah kasus pembunuhan, penculikan, perampokan dan tidak kalah penting adalah kasus peredaran narkoba di Aceh. Tapi kami yakin dan percaya, bahwa Pangdam Iskandar Muda dan Kepolisian di Aceh akan terus berinovasi dalam melakukan tindakkan penegakan hukum.”

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menciptakan minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja, apalagi perannya sebagai ujung tombak, mata dan telinga dalam menyampaikan informasi tindak kejahatan sangat signifikan membantu tugas-tugas aparat keamanan. Ketidaknyamanan masyarakat untuk melapor, karena terkendala oleh keselamatan dan keamanan dirinya, perlu menjadi perhatian dan pertimbangan pihak Kepolisian dan Militer di Aceh. 

“Harapan kami pada pertemuan hari ini, kita dapatkan solusi dalam melakukan tindakan, baik itu pencegahan antisipasi seperti razia-razia yang telah dilakukan Polda Aceh bekerjasama dengan TNI maupun menyikapi kasus pelanggaran hukum yang telah terjadi dan semakin marak dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Adat dan Syariat Islam. Kalau kondisi keamanan tidak stabil akan sangat mudah muncul kembali embrio konflik, maka penting untuk terus menjaga perdamaian aceh agar tidak terusik.” Demikian yang disampaikan Ketua DPRA Tengku H. Muharuddin Harun, S.SosI.

Sementara itu, Polda Aceh Irjen Po Husein Hamidi menyebutkan penembakan yang terjadi di Aceh Utara, adalah kriminal. Motifnya cenderung persoalan ekonomi.

Pangdam Mayjen TNI Iskandar Muda Agus Kriswanto juga berpendapat sama, maka keadilan mesti dilakukan di Aceh. (dpr aceh).

Selasa, 31 Maret 2015

Nelayan Subyek Hukum Potensial Beri Kontribusi Bangsa dan Negara


Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, subyek utamanya adalah nelayan. Nantinya akan mengatur mengenai perlindungan, dan memberdayakan nelayan dan pembudidaya.

“Ada yang mendasari perlunya nelayan dilindungi dan diberdayakan, sehingga dapat diwujudkan suatu kondisi nelayan yang merupakan subyek hukum potensial memberikan kontribusi kepada bangsa dan Negara,” kata Jhonson Deputi Perundang-undangan (PUU) Setjen DPR RI, K Jhonson Rajagukguk, Selasa (31/3) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Hal itu mengemuka dalam Diskusi mengenai RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, yang dihadiri jajaran Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Kelautan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dirjen Perikanan Budidaya, dan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Jhonson memaparkan Indonesia telah mendapatkan pengakuan sebagai Negara kepulauan. Wilayah Indonesia sebagian besar laut dengan potensi yang besar. Menurut data mengenai potensi perikanan diasumsikan ada 6,51 juta ton pertahun, atau 8,2% dari potensi ikan laut dunia.

Jika dilihat dari populasi jumlah penduduk ada 2,7 juta berstatus nelayan, 70% nelayan berpendidikan hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Data statistik 95,6% nelayan tradisional. Tradisional ini sering dikaitkan dengan kondisi ekonominya. Dari data nelayan Indonesia sebagian besar nelayan yang dikategorikan miskin.

“Kenapa dia (nelayan) miskin karena sumber pendapatnnya kecil, padahal potensinya begitu besar. Betapa pentingnya membuat sebuah kebijakan dalam bentuk UU Khususnya melindungi nelayan supaya dengan potensi yang ada dapat mengembangkan melalui pemberdayaan nelayan itu sendiri,” tegasnya.

Kepala Biro PUU bidang Ekkuindag Nunu Nugraha Khuswara menjelaskan bahwa diskusi ini terkait dengan penyusunan naskah akademik dan draf RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.


“RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sudah masuk dalam Prolegnas prioritas Tahun 2015, dengan nomor urut 14. PUU mendapatkan tugas dari Komisi IV untuk menyusun Naskah Akademik dan Draf RUU, sejak bulan Februari 2015,” ungkapnya. (as).

Agenda Kegiatan

Profil Anggota

Tinjauan Regulasi

 
Copyright © 2015 DPRK ACEH TENGGARA