Komisi
I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan pertemuan dengan Kapolda Aceh
Irjen Pol Husein Hamidi, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Agus Kriswanto dan
Pemerintah Aceh di wakilkan dengan Sekretaris Daerah Aceh, Drs. H. Dermawan.
Pertemuan
yang berlangsung pada Pukul 10.00 sampai pukul 13.00 WIB , hari Rabu tanggal 1
April 2015 ini dibuka Ketua DPRA Tengku H. Muharuddin Harun, S.SosI. dan
dilanjutkan Ketua Komisi I DPRA, Tgk. H. Abdullah Saleh, SH. serta seluruh
Anggota Komisi I DPRA.
Dalam
pertemuan selama kurang lebih tiga jam di Ruang Serbaguna Gedung Sekretariat
DPRA ini, membahas soal ketertiban dan keamanan Aceh. "Pertemuan ini
membahas ketertiban dan keamanan Aceh," kata Ketua DPRA Tengku H.
Muharuddin Harun, S.SosI, saat membuka pertemuan itu.
Terselenggaranya
pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Aceh (FORKOPIMDA) itu, dikarenakan
di wilayah Aceh sebenarnya masih menyimpan berbagai potensi gangguan yang
mengancam terwujudnya ketertiban di masyarakat. Seperti dalam sambutannya Ketua
DPRA Tengku H. Muharuddin Harun, S.SosI “Akhir-akhir ini gangguan pada
ketertiban umum cenderung mengalami peningkatan, ditandai dengan terjadinya
sejumlah kasus pembunuhan, penculikan, perampokan dan tidak kalah penting
adalah kasus peredaran narkoba di Aceh. Tapi kami yakin dan percaya, bahwa
Pangdam Iskandar Muda dan Kepolisian di Aceh akan terus berinovasi dalam
melakukan tindakkan penegakan hukum.”
Hal
lain yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menciptakan minat masyarakat
untuk ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat tidak dapat diabaikan begitu
saja, apalagi perannya sebagai ujung tombak, mata dan telinga dalam
menyampaikan informasi tindak kejahatan sangat signifikan membantu tugas-tugas
aparat keamanan. Ketidaknyamanan masyarakat untuk melapor, karena terkendala
oleh keselamatan dan keamanan dirinya, perlu menjadi perhatian dan pertimbangan
pihak Kepolisian dan Militer di Aceh.
“Harapan
kami pada pertemuan hari ini, kita dapatkan solusi dalam melakukan tindakan,
baik itu pencegahan antisipasi seperti razia-razia yang telah dilakukan Polda
Aceh bekerjasama dengan TNI maupun menyikapi kasus pelanggaran hukum yang telah
terjadi dan semakin marak dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Adat dan
Syariat Islam. Kalau kondisi keamanan tidak stabil akan sangat mudah muncul
kembali embrio konflik, maka penting untuk terus menjaga perdamaian aceh agar
tidak terusik.” Demikian yang disampaikan Ketua DPRA Tengku H. Muharuddin
Harun, S.SosI.
Sementara
itu, Polda Aceh Irjen Po Husein Hamidi menyebutkan penembakan yang terjadi di
Aceh Utara, adalah kriminal. Motifnya cenderung persoalan ekonomi.
Posting Komentar